KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Indo Barometer menempatkan Nadiem Makarim sebagai menteri dengan cara kerja paling efektif dan efisien di Kabinet Indonesia Maju mengungguli pembantu-pembantu Presiden Joko Widodo lainnya.

Hasil survei yang dipublikasikan Indo Barometer, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini mendapat persentase 31 persen dari variabel kinerja menteri terbaik yang diukur dari cara kerja efektif dan efisien.

Menteri dengan cara kerja paling efektif dan efisien kedua, menurut survei adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nilai 20,7 persen, lalu Menteri BUMN Erick Thohir di posisi ketiga dengan nilai 20,7 persen.

Di sisi lain, Nadiem juga menjadi menteri yang paling bisa memberikan solusi dengan persentase 47,6 persen.

Setelah Nadiem, terdapat nama Sri Mulyani sebagai menteri yang dinilai paling solutif dengan persentase sebesar 19 persen. Kemudian, di posisi ketiga adalah Prabowo Subianto dengan persentase sebanyak 14,3 persen. Nadiem juga didapuk sebagai menteri paling jenius kedua setelah Sri Mulyani dengan persentase 19 persen.

Sementara berdasarkan survei, Sri Mulyani menempati urutan pertama sebagai menteri paling jenius dengan skor 31,7 persen. Sedangkan di posisi ketiga sebagai menteri terpintar adalah Menteri BUMN Erick Thohir dengan skor 19 persen.

Indo Barometer menggunakan sampel sebanyak 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error ditetapkan sebesar kurang lebih 2,83 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden yang dipilih lembaga survei ini yakni warga negara yang sudah berusia di atas 17 tahun dan sudah memiliki hak pilih.

Gebrakan Nadiem Makarim

Sejak dilantik 23 Oktober 2019, Nadiem langsung membuat sejumlah gebrakan. Ia mengeluarkan kebijakan baru di bidang pendidikan, salah satunya penghapusan Ujian Nasional (UN).

Penghapusan UN ini masuk dalam kebijakan "Merdeka Belajar" yang digagas Nadiem. Setidaknya, ada tiga alasan kuat Nadiem dan Kemendikbud untuk mengganti ujian nasional (UN) ke metode asesmen kompetensi.

Pertama, berdasarkan hasil survei dan diskusi Kemendikbud dengan berbagai orang tua, siswa guru dan kepala sekolah, materi ujian nasional terlalu padat sehingga para peserta didik cenderung fokus menghafal materi.

"Fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi saja bukan menguji kompetensi," ujar Nadiem. Kedua, pelaksanaan UN kerap menjadi beban yang bisa menyebabkan stres bagi siswa, orangtua, dan guru.

"Padahal maksudnya UN adalah untuk penilaian sistem pendidikan. Yakni sekolahnya maupun geografi (lokasi sekolah berada), maupun sistem pendidikannya secara nasional," tutur Nadiem.

Ketiga, UN hanya menilai satu aspek yakni kognitifnya, tetapi tidak semua aspek kognitif kompetensi dites melalui ujian nasional. Menurut mantan CEO perusahaan rintisan Gojek ini, konsep asesmen kompetensi minimum merujuk pada penilaian yaitu literasi dan numerasi. Menurut dia, literasi yang dimaksud adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik sebuah tulisan.

Kemudian, numerasi merupakan kemampuan menganalisis angka-angka. Sehingga penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi.

Selain itu, Nadiem mengatakan, adanya survei karakter ini untuk menanyakan beberapa penerapan nilai, misalnya gotong royong, toleransi, pemahaman Pancasila dan sebagainya.

Tujuannya, untuk mengetahui kondisi ekosistem sekolah di luar aspek kognitif. Kendati demikian, konsep asesmen kompetensi minimum tidak dilakukan ketika siswa akan lulus sekolah.

Nadiem mengatakan, penilaian kompetensi akan dilakukan di tengah jenjang sekolah yaitu kelas 4, 8 dan 11. Sehingga memberikan waktu kepada siswa, guru, dan sekolah untuk melakukan perbaikan.

sumber: kompas.com